Kebijakan Utama Perdagangan Karbon dan Mekanismenya di Indonesia

Perdagangan karbon

Perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam beberapa kebijakan utama. Pertama yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Kedua yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Pun juga di tahun 2022 mulai disosialisasikan Sistem Registri Nasional (SRN). SRN menjadi salah satu platform nasional untuk perdagangan karbon yang nantinya project-project karbon atau kredit karbon yang ada di Indonesia direncanakan akan berputar dalam Indonesia terlebih dahulu sehingga didapat benefit atau manfaat akan dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kebijakan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. Masih di tahun yang sama, terdapat  joint statement antara Verra dan Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), dalam agenda tersebut terbentuk joint password untuk menyatukan metodologi dan nilai-nilai dari Verra ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN) sehingga kedepannya project-project yang ter-registry atau terdaftar di SRN atau di Verra dapat dijual di kedua platform sekaligus. Kebijakan yang keempat atau yang terakhir yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

Selanjutnya jika sudah ada kebijakan, lalu bagaimana mekanisme atau tahapan dalam perdagangan karbon? Apakah bisa perorangan ikut atau harus badan usaha? dan bagaimana tahapan untuk mendapatkan sertifikasinya?

Sebenarnya dalam perdagangan karbon tidak dibatasi apakah harus perseorangan ataupun harus badan usaha, namun umumnya yang sudah ada, dilakukan oleh badan usaha seperti menggunakan konsultan gas rumah kaca perusahaan, mengapa demikian? Karena ada fee yang cukup besar untuk dikeluarkan. Mengapa fee­-nya cukup besar? Alasan pertama yaitu kita harus melakukan pengukuran dalam project-project crediting, misalnya kita harus melakukan pengukuran jumlah serapan karbon yang kita miliki. Alasan kedua yaitu kita harus melakukan validasi dari metode perhitungan yang kita lakukan, kemudian setelah divalidasi ada proses sertifikasi dan setelah sertifikasi barulah kredit karbon itu dapat dikeluarkan. Ketika kredit karbon itu sudah keluar, maka kredit karbon itu baru kita perdagangkan di pasar bebas melalui platform-platform yang sudah pernah dibahas. Mengapa harus badan usaha? Karena di setiap tahapan, contohnya di sertifikasi atau validasi umumnya biaya yang dikeluarkan berkisar antara 2000-5000 dolar, lalu ada biaya yang nanti harus dikeluarkan perkredit karbon yang dihasilkan sehingga penting menggunakan bantuan dari konsultan GRK Jakarta. Namun untuk kita ketahui bersama, dalam Sistem Registri Nasional (SRN) yang kita miliki saat ini akan dipilih metode dan durasi yang lebih singkat, sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit.

Baca Juga :  Penyebab Sinyal Ponsel Hilang: Mengatasi Gangguan Koneksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *